Eviden Zona Integritas


 

PANGGILAN GAIB


380/Pdt.G/2025/PA.Msb



339/Pdt.G/2025/PA.Msb



367/Pdt.G/2025/PA.Msb



404/Pdt.G/2025/PA.Msb




 

×

Notice

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIN BMN SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING SELAKU KOORDINATOR WILAYAH MELALUI APLIKASI SIMAN V2.

Written by masamba.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIN BMN SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING SELAKU KOORDINATOR WILAYAH MELALUI APLIKASI SIMAN V2.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIN BMN SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING SELAKU KOORDINATOR WILAYAH MELALUI APLIKASI SIMAN V2.

Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Plt. Kepala Biro Perlengkapan Nomor: 28/BUA.4/PL1.2.4/I/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan,Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester II dan Tahunan Tahun 2024 pada Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah melalui Aplikasi
SIMAN v2.

Yang ditujukan kepada Yth : 

1.Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding;
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Tingkat Banding;
3. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tingkat Banding; dan
4. Operator Aplikasi SIMAN pada Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini : 


 Dokumen

 

BIAYA MUTASI KESEKRETARIATAN DAN CALON HAKIM

Written by masamba.

BIAYA MUTASI KESEKRETARIATAN DAN CALON HAKIM

Jakarta-Humas, Jum’at, 17 Januari 2025, Pengumuman Nomor : 132/BUA.2/ KP4.1.3/I/2025. Tertanggal 14 Januari 2025. Dari Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI. Tentang Biaya Mutasi Kesekretariatan dan Calon Hakim.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)


 Dokumen

 

Prosedur Berperkara



Prosedur Permohonan Informasi

Tata Cara Permohonan Informasi


Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut 
a. Prosedur Biasa; dan 
b. Prosedur Khusus. 
a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; 
b. Informasi yang diminta bervolume besar; 
c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau 
d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Baca Selengkapnya

Pengaduan

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Baca Selengkapnya

Proses Berperkara


Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Edukasi Dispensasi Kawin


Sosialisasi Dispensasi Kawin


KOMDANAS
pa-masamba.go.id