Eviden Zona Integritas


 

PANGGILAN GAIB


380/Pdt.G/2025/PA.Msb



339/Pdt.G/2025/PA.Msb



367/Pdt.G/2025/PA.Msb



404/Pdt.G/2025/PA.Msb




 

×

Notice

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

PENDAFTARAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (E-EXAM) PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025 GELOMBANG 1

Written by masamba.

PENDAFTARAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (E-EXAM) PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025 GELOMBANG 1

PENDAFTARAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (E-EXAM) PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025 GELOMBANG 1

Jakarta-Humas: Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59/SEK/SK/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-exam) Mahkamah Agung RI, dengan ini disampaikan beberapa hal tentang pelaksanaannya.

 

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)


 Dokumen

 

SURAT RESUME PENGASURANSIAN BMN TAHUN 2024 UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2024

Written by masamba.

SURAT RESUME PENGASURANSIAN BMN TAHUN 2024 UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2024

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-133/KN/KN.2/2024 Hal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2024, bersama ini kami sampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang agar menyampaikan sesuai Lampiran 1.  Data tersebut dikirim pada tautan https://bit.ly/ResumeABMN2024 dalam bentuk pdf paling lambat tanggal 30 Januari 2025.

Informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)


 Dokumen

 

Prosedur Berperkara



Prosedur Permohonan Informasi

Tata Cara Permohonan Informasi


Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut 
a. Prosedur Biasa; dan 
b. Prosedur Khusus. 
a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; 
b. Informasi yang diminta bervolume besar; 
c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau 
d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Baca Selengkapnya

Pengaduan

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Baca Selengkapnya

Proses Berperkara


Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Edukasi Dispensasi Kawin


Sosialisasi Dispensasi Kawin


KOMDANAS
pa-masamba.go.id