Eviden Zona Integritas


 

PANGGILAN GAIB


380/Pdt.G/2025/PA.Msb



339/Pdt.G/2025/PA.Msb



367/Pdt.G/2025/PA.Msb



404/Pdt.G/2025/PA.Msb




 

×

Notice

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024

Written by masamba.

Jakarta-Humas: Selasa, 20 Agustus 2024. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Mahkamah Agung RI memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung RI.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi:


 Dokumen

 

PEMBERITAHUAN DAN HIMBAUAN MENGIKUTI SECARA ONLINE WEBINAR DENGAN TOPIK CAPAIAN KERJASAMA MARI DAN FCFCOA DALAM PENINGKATAN AKSES KEADILAN

Written by masamba.

 

Jakarta-Humas: Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCoA) adalah salah satu mitra pembaruan terpenting Mahkamah Agung RI dalam memperkuat akses keadilan khususnya untuk perempuan dan anak. Kerjasama antara Mahkamah Agung dan FCFCOA berlangsung sejak tahun 2004 dipayungi oleh Nota Kesepahaman yang terakhir kali di tandatangani pada Desember 2020. Sejumlah program dan kegiatan telah terlaksana dalam kerangka kerjasama tersebut, di antaranya adalah pertukaran pengetahuan mengenai penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, pencegahan perkawinan anak, penguatan akses bagi penyandang disabilitas, serta penguatan peran dan kepemimpinan Hakim Perempuan. Sebagai bagian dari pelaksanaan kerjasama tersebut, akan dilaksanakan kunjungan kerja delegasi FCFCoA ke Mahkamah Agung RI pada 25-29 September 2023 yang akan dipimpin oleh Hon. Chief Justice William Alstergren.

Dalam kerangka kerjasama tersebut, Mahkamah Agung RI dan FCFCOA didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) akan mengadakan webinar dan dialog dengan topik  "Capaian Kerjasama MARI dan FCFCOA dalam Peningkatan Akses Keadilan" pada Selasa, 26 September 2023 pukul 13.30-16.30 WIB melalui zoom meeting.
 

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

 

 


 Dokumen

 

Prosedur Berperkara



Prosedur Permohonan Informasi

Tata Cara Permohonan Informasi


Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut 
a. Prosedur Biasa; dan 
b. Prosedur Khusus. 
a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; 
b. Informasi yang diminta bervolume besar; 
c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau 
d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Baca Selengkapnya

Pengaduan

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Baca Selengkapnya

Proses Berperkara


Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Edukasi Dispensasi Kawin


Sosialisasi Dispensasi Kawin


KOMDANAS
pa-masamba.go.id