Eviden Zona Integritas


 

×

Notice

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

SURAT RESUME PENGASURANSIAN BMN TAHUN 2024 UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2024

Written by masamba.

SURAT RESUME PENGASURANSIAN BMN TAHUN 2024 UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2024

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-133/KN/KN.2/2024 Hal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2024, bersama ini kami sampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang agar menyampaikan sesuai Lampiran 1.  Data tersebut dikirim pada tautan https://bit.ly/ResumeABMN2024 dalam bentuk pdf paling lambat tanggal 30 Januari 2025.

Informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)


 Dokumen

 

HASIL VERIFIKASI SANGGAH PESERTA TERHADAP HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024

Written by masamba.

HASIL VERIFIKASI SANGGAH PESERTA TERHADAP HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024

Jakarta - Humas : Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi Nomor 2/SEK/PENG.KP1.1.6/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagaimana berikut:

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini : 


 Dokumen

 

Prosedur Berperkara



Prosedur Permohonan Informasi

Tata Cara Permohonan Informasi


Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut 
a. Prosedur Biasa; dan 
b. Prosedur Khusus. 
a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; 
b. Informasi yang diminta bervolume besar; 
c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau 
d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Baca Selengkapnya

Pengaduan

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Baca Selengkapnya

Proses Berperkara


Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Edukasi Dispensasi Kawin


Sosialisasi Dispensasi Kawin


KOMDANAS
pa-masamba.go.id