Eviden Zona Integritas


 

PANGGILAN GAIB


380/Pdt.G/2025/PA.Msb



339/Pdt.G/2025/PA.Msb



367/Pdt.G/2025/PA.Msb



404/Pdt.G/2025/PA.Msb




 

×

Notice

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

MONITORING PENGEMBANGAN CCTV OLEH BADILAG

Written by masamba.


Ditjen Badilag melaksanakan Evaluasi implementasi pengembangan cctv online Badilag yang diikuti oleh seluruh PTA dan PA secara daring. Acara yang dimonitoring langsung oleh Direktur Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Dr. Drs. H. Aco Nur, SH. MH untuk mengevaluasi kendala yang dihadap oleh beberapa satker yang belum aktif cctv online ke Badilag.

MONITORING CCTV ONLINE OLEH PTA MAKASSAR

Written by masamba.


Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara marathon melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh satker yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat terkait Kebijakan Direktur Badan Peradilan Agama Nomor 449/Dja/HM.00/02/2022 Tanggal 2 Februari 2022 Perihal Pengembangan Aplikasi Akses CCTV Online (ACO).
Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 21 sampai dengan 22 Februari 2022 ini bertujuan untuk menganalisa kendala yang dihadapi oleh masing masing satker terkait belum aktifnya penambahan CCTV online tersebut.

Dari kegiatan ini diharapkan segala kendala yang dihadapi oleh satker yang belum aktif CCTV onlinenya, bisa terus berkoordinasi dengan Tim Admin CCTV Badilag dan juga Tim IT PTA Makassar agar nantinya ketika dimonitoring dan dievaluasi oleh Bapak Dirjen Badilag kendala tersebut telah bisa diatasi.

Prosedur Berperkara



Prosedur Permohonan Informasi

Tata Cara Permohonan Informasi


Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut 
a. Prosedur Biasa; dan 
b. Prosedur Khusus. 
a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; 
b. Informasi yang diminta bervolume besar; 
c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau 
d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Baca Selengkapnya

Pengaduan

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Baca Selengkapnya

Proses Berperkara


Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Edukasi Dispensasi Kawin


Sosialisasi Dispensasi Kawin


KOMDANAS
pa-masamba.go.id